1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh PARA PEMOHON PKPU terhadap TERMOHON PKPU untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERMOHON PKPU/ AHMAD RIZA PATRIA berada dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPU Sementara) dengan segala akibat hukumnya untuk paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan a quo diucapkan;
3. Menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengawasi proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang TERMOHON PKPU/ AHMAD RIZA PATRIA;
4. Menunjuk dan mengangkat :

ADE SYAMSUL FALAH, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-240 AH.04.05-2022 tertanggal 08 September 2022, berkantor di RESOLVA Law Firm., beralamat di Alamanda Tower Lt. 25, Jl. TB Simatupang Lantai 25, RT.1/RW.1, West Cilandak, South Jakarta City, Jakarta;

Selaku Tim Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) TERMOHON PKPU/ AHMAD RIZA PATRIA dan untuk menjalankan tugasnya sebagaimana diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU;

5. Menetapkan sidang yang merupakan rapat pemusyawaratan Hakim untuk mendengar laporan Hakim Pengawas tentang perkembangan yang dicapai selama proses PKPU Sementara paling lambat pada hari ke-45 (empat puluh lima) terhitung sejak Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara a quo diucapkan;
6. Memerintahkan Tim Pengurus untuk memanggil TERMOHON PKPU/AHMAD RIZA PATRIA, dan Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir untuk menghadap dalam sidang tersebut pada butir 5 ;
7. Membebankan biaya perkara kepada TERMOHON PKPU.

Demikian Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) a quo Kami ajukan agar dapat diperiksa dan diadili oleh Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo.